Image: corbis.com
INGGRIS - Ratusan kepala sekolah di Inggris menerima bayaran dalam jumlah tinggi selama setahun. Sebuah data menunjukkan, 700 kepala sekolah negeri di Inggris menerima 100 ribu poundsterling atau setara dengan Rp1,4 miliar lebih (satu poundsterling Rp14,252). Dan yang lebih fantastis, 200 orang di antaranya dibayar lebih dari 110 ribu poundsterling atau setara dengan Rp1,5 miliar lebih.
Kemungkinan, angka ini akan jauh lebih tinggi karena ratusan sekolah tidak mengungkapkan rincian gaji yang tepat. Daftar ini dipublikasikan oleh National Association of Schoolmasters/Union of Women Teachers (NASUWT).
Berdasarkan data terungkap bahwa Kepala Sekolah Dasar Tidemill di London Tenggara, Markus Elms menerima paket remunerasi sebesar 276,523 poundsterling tahun lalu, termasuk dana pensiun, dan bayaran karena membantu sekolah lain. Sementara Kepala Sekolah Southfields Community College, Jacqui Valin menerima kenaikan sebesar 20,594 poundsterling menjadi 198,406 poundsterling.
Selain itu, muncul fakta lain bahwa kepala sekolah Outwood Grange Academy di Wakefield, Michael Wilkins menerima hampir 100 ribu poundsterling karena pekerjaan di sekolah lain pada 2009, melebihi gajinya yang sebesar 130 ribu poundsterling. Demikian seperti dikutip dari situs The Telegraph, Rabu (27/4/2011).
NASUWT menyatakan, banyak sekolah yang melewati batasan yang dibuat pemerintah soal bayaran karena menamakan para kepala sekolah sebagai “kepala eksekutif” atau mengambil pekerjaan sampingan sebagai konsultan.
Kepala firma Survei Data Pendidikan John Howson menjelaskan orang-orang dengan gaji tinggi di Inggris melonjak dalam 12 bulan terakhir. Serikat pekerja di Inggris, GMB mengklaim, 100 kepala sekolah negeri menerima gaji lebih tinggi dibandingkan Perdana Menteri Inggris David Cameron yaitu 147 ribu poundsterling atau setara dengan Rp2 miliar lebih.
Sekretaris Jenderal NASUWT Chris Keates mengimbau agar gaji kepala sekolah dipublikasikan. Sebelumnya, aturan yang sama berlaku untuk anggota parlemen, anggota dewan, otoritas lokal dan kepala badan sektor publik. Menurutnya, pemerintah telah menciptakan budaya “apapun itu” pada sekolah yang tidak terikat untuk memiliki andil dalam pembiayaan negara.
“Kami mendengar tentang kepala sekolah yang mengambil konversi akademi, menyebut diri mereka kepala eksekutif dan mengatakan mereka punya tanggung jawab lebih sehingga harus dibayar lebih. Tidak ada alasan atau perdebatan tentang hal itu,” jelasnya.
0 komentar:
Posting Komentar